-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Bupati Simon Nahak Terima 25 Sertifikat Lahan Dari BPN

Sabtu, 11 Juni 2022 | Juni 11, 2022 WIB Last Updated 2022-06-10T22:58:35Z


Malaka (kabar-nusantara.com) - Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH menerima 25 sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka. Di Ruang Rapat, diserahkan langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Malaka Ny. Beci Dopong, Jum'at 10 Juni 2022.


Hadir dalam acara ini Penjabat Sekda Malaka Silvester Leto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yoseph Parera, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Carloz Monis, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Remigius Leki, Kasat Pol PP Daniel Bria. 


Bupati Simon mengatakan dengan adanya penyerahan sertifikat ini, berati  Pemerintah Kabupaten Malaka telah diberi kepastian hukum.


"Pemda Malaka telah diberi kepastian hukum yang berkaitan dengan aset. Sehingga kami mulai menata secara baik," kata Bupati Simon. 


Bahkan, pakar hukum pidana pajak ini menyebutkan, di masa kepemimpinan SNKT, apapun yang dilakukan di atas lahan terkait pembangunan status tanahnya harus jelas.


"Saya sudah komitmen dengan pimpinan perangkat daerah agar disampaikan ke semua elemen masyarakat, bahwa apapun yang akan dibangun di atas sebuah lahan status hukumnya harus jelas," tegas Bupati Simon. 


Bupati menambahkan, agar di kemudian hari tidak ada sengketa lahan, misanya saling klaim yang penyelesaiannya berlarut-larut dan memakan waktu panjang, Hal lain yang juga mendapat perhatian serius dari Bupati Malaka yakni dalam segala urusan, mulailah melangkah dengan berlandaskan hukum.


"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus berlandaskan hukum, agar kita berpijak di atas keadilan dan kebenaran," kata Konsultan Hukum Gubernur Bali ini.


Secara khusus kepada BPN Malaka, Bupati Simon memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan.


"Setelah adanya sertifikat ini, kami juga berharap kepada BPN Malaka agar aset yang belum ada dokumen dapat segera disertifikasi, sehingga menjadi modal dasar dengan status kepemilikan yang jelas," harapya.


Lebih jauh dia menyatakan, pedoman dan syarat  mutlak terhadap tanah yang mesti dipegang warga masyarakat atau lembaga, instansi adalah penguasaan secara fisik dan penguasaan secara legal atau sertifikat.


Bupati Simon, beberapa waktu lalu bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, saat itu ia berbicara khusus tentang sertifikasi lahan yang dikelola investor dan lahan yang ditempati warga Malaka asal Timos Leste.


"Saya bersama BPN Malaka akan berdiskusi secara teknis terkait hal yang sudah dilaporkan kepada Pak Menteri, sehingga ada solusi dan kepastian hukum," ungkap pria yang hobi olahraga tinju ini.  (Hery/Rofinus Bria)


×
Berita Terbaru Update