-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Bupati Malaka Minta BPS Lakukan Data Penduduk Yang Valid dan Akurat

Senin, 06 Juni 2022 | Juni 06, 2022 WIB Last Updated 2022-06-06T09:40:57Z


Malaka (kabar-nusantara.com) - Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, SH, MH meminta kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu-Malaka agar menampilkan data penduduk yang qualified, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.


Permintaan itu disampaikan Bupati Malaka di ruang rapat Bupati saat beraudiens dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu dan Malaka, Yustinus Siga A, St bersama staf di ruang rapat Bupati, Senin (6/6/2022)


Hadir mendampingi Bupati Malaka, Maria Theresia Un Manek (Staf Ahli Bupati Malaka), Yoseph Parera (Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat), Ferdinandus Un Muti (Plt. Kepala BP4D Kabupaten Malaka) 


"Data kependudukan yang sah itu dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga data itu harus benar-benar valid dan tidak diragukan keakuratannya," tandas Bupati Simon. 


Menurut orang nomor satu di Malaka ini, dalam menjalankan kegiatan pendataan petugas harus fokus dan mencurahkan perhatian serius sehingga bisa menyasar semua warga dan penduduk berdasarkan mekanisme dan prosedur serta aturan yang berlaku. 


"Pastinya kami akan mendapatkan data statistik yang bagus usai kegiatan pendataan, sehingga kami dapat mengetahui berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah ini," ujar Bupati yang berprofesi lawyer ini. 


Bupati Simon juga mengemukakan, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka sedang giat-giatnya mengurus dokumen kependudukan warga dari Kecamatan ke Kecamatan. 


"Pemerintah sedang melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen kependudukan, sehingga ada kolaborasi dan sinersgisitas dalam pendataan ini," kata Bupati Malaka. 


Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960  tentang statistic. 


Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.(BPS)


Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Belu dan Malaka, Yustinus Siga, A.St mengatakan, kehadiran BPS Kabupaten Belu-Malaka beraudiens dengan Bupati Malaka selain meminta ijin memasuki wilayah Malaka, tapi juga meminta arahan dari pimpinan wilayah sehubungan dengan kegiatan pendataan di lapangan. 


"Kami datang meminta ijin dan arahan, sekiranya kami diberi akses untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan mendapat arahan sehingga kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Yustinus. 


Kegiatan pendataan di Kabupaten Malaka sudah dimulai pada 1 Juni 2022 dan akan berlangsung hingga akhir Juni 2022 mendatang. (Rofinus Bria)


×
Berita Terbaru Update