-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Pegawai Swasta Diminta WFH Juga, Tapi Sang Bos Tolak Mentah-mentah

Senin, 09 Mei 2022 | Mei 09, 2022 WIB Last Updated 2022-05-08T23:43:47Z

Ilustrasi wfh/Foto: Getty Images/FilippoBacci

Jakarta - Pegawai swasta juga dianjurkan untuk melakukan work from home alias WFH. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau para pengusaha untuk ikut menerapkan anjuran WFH selama seminggu ke depan kepada para pekerjanya. Dilansir dari laman detiknews.com-detikFinance,  Senin, 09 Mei 2022.

 

Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan pada saat arus balik. Anjuran WFH selama seminggu ke depan ini sudah dilakukan oleh semua PNS.  Kini, Ida juga meminta pengusaha mau melakukan anjuran itu agar para pekerja yang mudik lebaran bisa menghindari tanggal-tanggal puncak arus balik saat kembali dari kampung halaman.

 

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi COVID-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," jelas Ida dalam keterangannya, Minggu (9/5/2022).

 

Menurut Ida, upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.  Secara substansi sistem WFH dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja ini dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan secara remote tanpa perlu ke kantor.

 

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tegas Ida.

 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan WFH selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik.

 

Berdasarkan arahan Menteri PAN-RB, kemungkinan berakhirnya pelaksanaan WFH bagi PNS bertepatan dengan long weekend peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin tanggal 16 Mei. Artinya PNS akan kembali ngantor setelah long weekend di tanggal tersebut.

 

Imbauan WFH untuk PNS merupakan tanggapan dari saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprediksi akan terjadi kemacetan selama arus balik 2022.

 

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo dalam keterangannya.

 

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi COVID-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," jelas Ida dalam keterangannya, Minggu (9/5/2022).

 

Menurut Ida, upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.  Secara substansi sistem WFH dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja ini dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan secara remote tanpa perlu ke kantor.

 

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tegas Ida.

 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan WFH selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik.

 

Berdasarkan arahan Menteri PAN-RB, kemungkinan berakhirnya pelaksanaan WFH bagi PNS bertepatan dengan long weekend peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin tanggal 16 Mei. Artinya PNS akan kembali ngantor setelah long weekend di tanggal tersebut.

 

Imbauan WFH untuk PNS merupakan tanggapan dari saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprediksi akan terjadi kemacetan selama arus balik 2022.

 

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo dalam keterangannya.

 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menegaskan anjuran pemerintah ini akan sulit diberlakukan. Menurutnya, mayoritas sektor usaha justru tak bisa melakukannya. Sektor-sektor industri dan pabrik misalnya, semua pekerjaan harus dikerjakan langsung di tempat.

 

"Kalau untuk dunia usaha nggak mungkin bisa WFH semuanya. Nggak mungkin bisa. Bagi pengusaha, kami pasti tanggal 9 akan bekerja seperti biasanya," ungkap Nurjaman.

 

"Kami dari Apindo nggak bisa jamin semua pekerja swasta bisa WFH," tegasnya.

 

Pihaknya sendiri tak melarang bila ada pelaku usaha yang mau menerapkan WFH kepada pegawainya. Bila ada pekerjaan yang memang bisa diselesaikan secara fleksibel di mana pun tempatnya sah-sah saja untuk WFH.

 

"Soal anjuran ini kalau ada perusahaan yang memang bisa WFH, ya kami no problem. Kalau yang nggak bisa dihindari ya kami nggak bisa di-WFH-kan," ujar Nurjaman.

 

Sepaham dengan Nurjaman, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menyatakan dunia usaha kemungkinan tak akan bisa menerapkan anjuran WFH bagi para pekerja.  Dia bilang sektor swasta butuh banyak tenaga untuk menggenjot produktivitas. Diana menilai produktivitas menjadi hal utama bagi pengusaha.

 

"Kita kan dituntut produktivitas, kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa apa-apa. Takutnya, khawatirnya, ini (WFH) bisa bikin produktivitas turun," jelas Diana kepada detikcom.

 

Menurutnya, saat ini ekonomi mulai tumbuh kembali setelah sempat lesu di tengah pandemi. Banyak sektor usaha yang mulai membangun kembali kapasitasnya.  Misalnya saja, sektor industri dan pabrik saat ini permintaan mulai pulih dan membludak maka dari itu perusahaan butuh tenaga lebih banyak untuk mempercepat kapasitas produksinya. Apalagi industri yang berhubungan dengan barang konsumsi.

 

"Sepertinya kalau untuk sektor swasta kan pandemi ini kita lagi membangun. Butuh tenaga banyak. Beda dengan ASN. Kalau untuk swasta kami nggak bisa terapkan itu," kata Diana.

 

"Apalagi industri yang hubungannya dengan konsumsi," ujarnya.

 

Nurjaman menambahkan saat ini pekerjaan sudah menumpuk dan harus diselesaikan setelah libur panjang Lebaran. Maka dari itu karyawan harus masuk langsung ke tempat kerja, bukan lagi WFH.   Apalagi untuk sektor-sektor usaha yang menuntut karyawan hadir ke tempat kerja untuk bekerja. Menurutnya, cukup banyak sektor usaha yang karyawan wajib datang langsung.

 

"Sekarang ini kan kita pekerjaan sudah menumpuk ini kayak gunung es, aktivitas ekonomi kembali, dan kemarin libur seminggu. Maka ini harus segera dikerjakan semuanya. Kalau ditambah WFH lagi gimana caranya," ungkap Nurjaman.

 

"Kan kalau sektor swasta, kayak industri ini misalnya kebanyakan karyawan lapangan bukan administratif yang bisa WFH," lanjutnya.  (Herdi Alif Al Hikam )

 

 

Baca artikel detikfinance, "Pegawai Swasta Diminta WFH Juga, Tapi Sang Bos Tolak Mentah-mentah" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6068263/pegawai-swasta-diminta-wfh-juga-tapi-sang-bos-tolak-mentah-mentah.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

×
Berita Terbaru Update