-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Wakil Bupati Simalungun: Percepat Rekomendari Untuk Petani dan Nelayan

Selasa, 12 April 2022 | April 12, 2022 WIB Last Updated 2022-04-12T05:59:03Z


Simalungun (kabar-nusantara.com) -  Wakil Bupati Simalungun. H. Zonny Waldi, S Sos, MM, bersama Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedi Arifianto dan Branch Manager Rayon III PT. Pertamina, Ahmad Fernando menggelar rapat koordinasi antisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) JBT (Jenis BBM Terbaru) di Wilayah Simalungun, Sumut, Senin (11/04/2022)


Rakor tersebut digelar di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Simalungun, Nagori Lestsri Indah Kecamatan Siantar, yang juga dihadiri oleh Dinas Perindustrian diwakilkan Kabid Perdagangan, Goksan Damanik, SH, Kabag Ops Polres Simalungun Kompol JH Situmorang serta para pengusaha SPBU.



Branch Manager Rayon III PT. Pertamina, Ahmad Fernando dalam paparannya menyampaikan bahwa pihak Pertamina menjamin penyaluran BBM JBT jenis minyak solar bersubsidi dan jenis minyak Pertalite. “Stok tetap aman untuk penyaluran di Kabupaten Simalungun," kata Ahmad.


Selanjutnya Ahmad Fernando menjelaskan, sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Utara tertanggal 23 Maret 2022, nomor 541 /3268 dan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang penyaluran bahan bakar minyak Bio Solar dan Pertalite yaitu larangan menggunakan jerigen dan tempat lainnya, "kecuali ada surat rekomendasi dari Dinas terkait," ungkap Ahmad.



Ahmad Fernando mengatakan dalam Surat edaran Gubernur Sumatera Utara di poin 3 menyebutkan, untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum dilarang menggunakan JBT atau Jenis Minyak (BBM) Solar Bersubsidi terkecuali ada surat rekomendasi dari Instansi dan Dinas yang berwenang.


Poin empat (4) Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya DILARANG, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari Instansi terkait dan Dinas yang berwenang.


Penerbitan surat rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada peraturan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu.


Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun H. Zonny Waldi menegaskan kepada Dinas terkait untuk mempercepat pengeluaran surat rekomendasi kepada Petani, Nelayan Pemilik Kapal Motor. 


Wakil Bupati Simalungun juga menyampaikan bahwa setiap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas terkait harus dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi agar bisa diteruskan ke Pertamina. 


Senada dengan itu Kapolres juga menyampaikan bahwa, jajaran Kepolisian Simalungun bersama Stakeholder siap untuk melakukan pengawasan distribusi dan antisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Apabila ada masyarakat yang mempunyai informasi adanya penyalahgunaan silakan dilaporkan ke kantor Polisi terdekat," sebut Kapolres Simalungun. (Buyung Tanjung)

×
Berita Terbaru Update