-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

LSM Forcin Minta KPK Usut Penyimpangan Dana APBD Kab. Sarolangun

Kamis, 21 April 2022 | April 21, 2022 WIB Last Updated 2022-04-21T23:07:34Z

 

Jakarta (kabar-nusantara.com) - LSM Forcin dari Kabupaten Sarolangun menggelar aksi damai di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.Jakarta. Mereka meminta KPK mengusut dugaan peryimpangan oknum Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun yang diduga main-main dengan proyek dana reseach untuk keuntungan pribadi, Kamis (21/4/2022) 

 

Ketua LSM Forum Rakyat Cinta Negeri (LSM FORCIN) Julius Rangga Saputra, SE mendesak agar lembaga anti korupsi secepatnya memproses dan menindaklanjuti  laporan soal dana reses DPRD Kab. Sarolangun yang telah di laporkan beberapa waktu yang lalu.

 


Julius mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan sampai ke daerah-daerah dengan  tegas sesuai amanah undang-undang, Sebab di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Sarolangun diduga ada oknum Pimpinan Dewan ikut menikmati proyek dana APBD tahun 2022, kuat dugaan proyek tersebut sebagai imbalan timbal balik dari komitmen ketok palu APBD tahun 2022.


Mereka adalah pejabat negara, tetapi mereka dengan cara licik agar tidak tercium oleh penegak hukum, bahwa proyek tersebut di kerjakan oleh kerabat dekatnya sendiri. Julius meminta  Pimpinan KPK untuk turun tangan langsung ke daerah menindak dugaan penyimpangan tersebut.


"Kami meminta kepada Ketua KPK memproses laporan kami tentang Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sarolangun yang diduga ikut mendapat proyek APBD tahun 2022,"  kata Julius.

 

Dia juga meminta  KPK ikut mengawasi proyek-proyek yang di miliki para oknum Pimpinan Dewan, Ketua DPRD, Wakil Ketua l dan Wakil Ketua ll, karena diduga proyek-proyek tersebut akan dimakan sendiri (dikerjakan oleh mereka sendiri dengan memakai nama dan perusahaan famili).


Lebih jauh LSM Forcin meminta kepada KPK untuk mrngusut tuntas hasil reses Ketua DPRD degan anggaran Rp 1.075.000.000; Wakil Ketua l degan anggaran Rp. 800.000.000 dan Wakil Ketua ll dengan anggaran Rp. 800.000.000,- Anggaran tersebut diduga merupakan pembagian jatah ketok palu APBD tahun 2022.


"Kami meminta Ketua KPK  memeriksa para oknum Pimpinan Dewan tersebut yang terindikasi dan diduga mendapat jatah proyek imbal balik ketok palu APBD tahun 2022, Kami tidak akan berhenti demo sebelum laporan kami ditindak lanjuti oleh Pimpinan KPK RI," tandasnya.


Julius menambahkan ada mendapatkan bukti baru yang akan diserahkan kepada KPK bahwa proyek dari anggaran tahun 2019 diduga di kerjakan oleh orang orang dekat beberapa anggota DPRD, atau sanak famili anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.


Pantauan awak media, aksi damai yang di gelar oleh LSM Forcin di jaga ketat oleh puluhan anggota Polda Metro Jaya berakhir hingga sore hari dengan situasi aman dan kondusif. 

Reporter (JM)

×
Berita Terbaru Update