-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Tanda Tanya Nasib Wacana Penundaan Pemilu Usai Ditolak PDIP-Gerindra

Kamis, 03 Maret 2022 | Maret 03, 2022 WIB Last Updated 2022-03-03T01:13:11Z

Gedung DPR (Foto: Dok Detik.com)

 

Jakarta (kabar-nusantara.com) - Wacana penundaan pemilu yang digaungkan PKB kemudian diikuti oleh Golkar dan PAN ternyata tidak diamini oleh partai lain. Enam partai lainnya di parlemen tegas menolak wacana termasuk termasuk PDIP dan Gerindra. Dilansir dari laman detik.com, Kamis (3/3/22)

 

Sejak PKB, Golkar, dan PAN mengusulkan penundaan pemilu, satu per satu partai menunjukkan penolakan. Mulai dari PKS dan Partai Demokrat, partai oposisi yang terus bersuara lantang menolak. Kemudian diikuti partai koalisi lainnya, yakni NasDem, PPP, PDIP, dan Gerindra. Gerindra menjadi partai terakhir yang menentukan sikap.

 

Gerindra Taat Konstitusi - Gerindra menyatakan sikap penolakan terhadap wacana tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan partainya taat terhadap konstitusi.

 

"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).

 

Sugiono mengatakan Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, kata Sugiono, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Menurut dia, tanggapan rakyat secara umum juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.

 

"Sementara pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.

 

"Pada waktunya, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal, baik di eksekutif maupun legislatif," sambung Sugiono.

 

PDIP Siap Bertarung di Parlemen

Begitu juga dengan PDIP, sikap penolakan PDIP sebenarnya sudah diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto sejak wacana ini bergulir. Penolakan itu kembali ditegaskan Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. Dia mengatakan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.

 

"Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," ujar Budiman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

 

Dia juga menanggapi terkait pernyataan dari PKB, PAN dan Partai Golkar yang menyebut usul penundaan pemilu atas pertimbangan perekonomian Indonesia. Dia menyebut ketiga partai tersebut memiliki alasan politik tersendiri.

 

"Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang memang belum selesai," ungkap Budiman.

 

Politikus PDIP lain Andreas Hugo Pareira menyebut wacana Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. Andreas meminta wacana tersebut ditutup dan tak disandarkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

"Wacana penundaan pemilu ini tidak punya dasar hukum maupun dasar politik karena secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

 

"Sehingga, kalau menunda Pemilu 2024, pertama, akan terjadi kekosongan jabatan, semua jabatan yang dipilih oleh rakyat, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta DPD," imbuhnya.

 

Bagi Andreas, mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik yang akan berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Andreas meminta wacana penundaan pemilu ditunda dan tak disandarkan pada Jokowi.

 

"Sehingga lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat, seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal, dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas," tegas Andreas.

 

"Presiden sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," imbuhnya.

 

PPP Sebut Penundaan Pemilu Demokrasi Mundur - Sementara itu, PPP menyatakan sikapnya atas wacana penundaan Pemilu 2024 pada Minggu (27/2) beberapa hari lalu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Idy Muzayyad menyebut wacana tersebut sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Tanah Air.

 

"Wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia karena berarti mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat," ujar Idy di Jakarta dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2).

 

NasDem Ingin Pemilu di 2024 - Ketum NasDem Surya Paloh menolak tegas penundaan pemilu. NasDem katanya tetap ingin pemilu dilakukan sesuai konsitusi.

 

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).

 

Partai NasDem, kata Surya Paloh, akan memegang aturan yang merujuk konstitusi yang ada. Dia juga mengajak kepada para elite partai untuk mematuhi konstitusi. "Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.

 

Peta Kekuatan Penundaan Pemilu di Parlemen

 Untuk dapat dukungan politik setidaknya wacana itu harus disepakati mayoritas fraksi di parlemen. Saat ini enam dari sembilan fraksi di parlemen sudah menentukan sikap penolakan terhadap wacana penundaan pemilu.

 

Sehingga hanya 3 fraksi yang sepakat dengan usulan tersebut. Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di DPR:

 

Koalisi Setuju Pemilu Ditunda: - Partai Golkar: 85 kursi; - PKB: 58 kursi; - PAN: 44 kursi; - Total: 187 kursi

Koalisi Tidak Setuju: - PDIP: 128 kursi; - Partai Gerindra: 78 kursi; - Partai NasDem: 59 kursi; - PPP: 19 kursi; - Total: 284 kursi.  Oposisi Tak Setuju: - Demokrat: 54 kursi; - PKS: 50 kursi; - Total: 104 kursi.

 

Jika digabung, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibanding pendukung penundaan. Seperti diketahui DPR memiliki total 575 kursi. Lantas dengan adanya penolakan 6 fraksi apakan wacana penundaan pemilu itu bakal terealisasikan? (Tim detikcom – detikNews)

 

 

Baca artikel detiknews, "Tanda Tanya Nasib Wacana Penundaan Pemilu Usai Ditolak PDIP-Gerindra" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5966318/tanda-tanya-nasib-wacana-penundaan-pemilu-usai-ditolak-pdip-gerindra.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

×
Berita Terbaru Update