-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

LSM LIBAS Minta Bappeda Aceh Selatan Transparan dan Aspiratif Dalam Musrenbang.

Selasa, 29 Maret 2022 | Maret 29, 2022 WIB Last Updated 2022-03-29T07:33:45Z


Aceh Selatan (kabar-nusantara.com) -  Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (LIBAS) Mayfendri,  SE meminta kepada Bappeda Aceh Selatan agar dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dapat menampung aspirasi semua warga masyarakat.


"Selama ini dalam pelaksanaan Musrenbang tidak melibatkan unsur elemen masyarakat sipil di Aceh Selatan," kata Mayfendri dalam sebuah pernyataan di Tapaktuan, Minggu (27/3/2022).


Selama ini wajah peserta Musrenbang yang di undang Bappeda Aceh Selatan ya hanya itu - itu saja di setiap tahun. "Kita sangat menyayangkan jika dalam Musrenbang tidak menampung aspirasi masyarakat luas, nanti hasil pembangunan di Aceh Selatan ini tidak maksimal," ungkapnya. 


Berdasarkan informasi yang patut dipercaya, saat ini diduga Kepala Bappeda Aceh Selatan sedang fokus mengikuti program kuliah S-3.


"Kita tidak mempermasalahkan  program kuliahnya itu, tetapi setidaknya Kepala Bappeda Aceh Selatan harus transparan dan aspiratif dalam pelaksanaan Musrenbang, sehingga masyarakat luas  tahu arah pembangunan Aceh Selatan hebat," katanya.


Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Bappeda Aceh Selatan, Masrizal membantah tudingan LSM LIBAS yang menyebut tidak transparan, dia menanggapi bahwa semua yang terjadi  tidak ada unsur kesengajaan, tidak pernah membatasi peserta. 


"Bappeda selama ini sudah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan mekanisme," kata Masrizal.


Setiap tahapan dilaksanakan dengan runut dan terus melakukan pembahasan, namun yang dikatakan LSM LIBAS, bahwa pelaksanaan tidak transparan maka itu tidak beralasan.


"Silahkan ikuti dan lihat di sistem Informasi Pemerintah Daerah bahwa tahapan dilaksanakan dan informasi terbuka tentang apa saja kegiatan yang menjadi usulan masyarakat," sebut Kaban Bappeda Masrizal.


Mulai dari musrenbang Gampong, Kecamatan dan Kabupaten semua terecord pada situs tersebut dan itu adalah domain nya Kementerian Dalam Negeri. 


Bila dikatakan tidak melibatkan elemen sipil maka dapat kami sampaikan bahwa unsur elemen sipil, mitra diskusi selalu dilibatkan (dapat dilihat daftar hadir). 


Namun bila jumlahnya mungkin tidak sesuai harapan yang bersangkutan, itu dikarenakan kita masih mengikuti rekomendasi protokoler kesehatan masa pandemi covid bahwa dengan jumlah peserta yang terbatas. 


Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan metode luring dan daring, sehingga dipersilahkan bagi yang tidak masuk dalam ruangan mengikuti via Zoom Meeting dan itu terbuka bagi masyarakat ucap Masrizal.


"Namun begitu kami mengucapkan terimakasih atas kritikan dan masukan dari masyarakat atas tanggapan ini guna memperbaiki kinerja Bappeda pada masa akan datang,"  pungkas Masrizal. (M.zubir) 

×
Berita Terbaru Update