-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Pakar Hukum: Peleburan Eijkman ke BRIN Harusnya Diatur Undang-undang

Selasa, 04 Januari 2022 | Januari 04, 2022 WIB Last Updated 2022-01-05T02:56:56Z

 


Jakarta (kabar-nusantara.com) - Guru besar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai seharusnya peleburan lembaga riset, termasuk LBM Eijkman, ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diatur undang-undang. Dilansir dari laman CNNindonesia.com, Selasa (4/1/2022)


Asep berpendapat keputusan pemerintah mengatur peleburan itu lewat peraturan presiden (perpes) kurang tepat. Dia menyebut Perpres seharusnya hanya mengatur rincian dari undang-undang, seperti mekanisme anggaran dan pengisian jabatan.

 

"Prinsip dasar sebuah lembaga, fungsi, kewenangan, bahkan kalau perlu ada kriteria SDM dan anggaran, itu penting (dalam UU), nanti dijalankan oleh perpres, kalau kita menganggap riset penting," kata Asep saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

 

Asep berkata pemerintah seharusnya menggunakan undang-undang jika memang serius membenahi riset. Pasalnya, aturan undang-undang lebih kuat dibandingkan dengan perpres.


"Kalau sekadar formalitas, jangankan perpres, permen (peraturan menteri) pun enggak masalah karena hanya asal ada. Kalau kita serius, pimpinan negara kita kuat, hemat saya minimal UU," ujarnya.


Meski demikian, Asep menilai aturan tersebut sulit dibatalkan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). 
Dia menyebut Perpres 78/2021 tentang BRIN dibentuk atas kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Asep mengatakan banyak gugatan uji materi terkait open legal policy (OLP) ditolak pengadilan. Hal itu disebabkan oleh irisan wilayah kerja lembaga negara.


"Banyak gugatan yang sifatnya OLP ditolak. Kenapa? Ya, ini urusan pemerintah, bukan urusan yudisial menguji kebijakan OLP ini," ujarnya.

Sebelumnya, LBM Eijkman dilebur ke dalam BRIN. Lembaga itu saat ini bernamaPusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman. Peleburan itu merujuk pasal 65 Perpres 78 Tahun 2021 mengenai peralihan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan negara ke dalam BRIN. Selain Eijkman, beberapa lembaga yang sudah melebur ke dalam BRIN adalah Lapan, LIPI, Batan, dan BPPT.




Baca artikel CNN Indonesia "Pakar Hukum: Peleburan Eijkman ke BRIN Harusnya Diatur Undang-undang" selengkapnya di sini: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104115308-32-742340/pakar-hukum-peleburan-eijkman-ke-brin-harusnya-diatur-undang-undang.

×
Berita Terbaru Update