Jakarta (kabar-nusantara.com) - Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) mengkritik soal Nusantara jadi nama ibu kota baru Indonesia. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia memberikan catatan soal susunan kalimat 'ibu kota negara Nusantara'. Dilansir dari laman news.detik.com, Senin (17/1/22)
Anggota Pansus RUU IKN Ecky Awal Mucharam menitikberatkan soal
makna Nusantara.
Kritik itu disampaikan dalam rapat Pansus RUU IKN bersama pemerintah di
kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Dimulai dari Ketua
Pansus RUU IKN.
"Catatan aja, supaya clear, ini secara semantik, secara bahasa harus
tepat. Rasa-rasanya, ibu kota negara Nusantara, itu multitafsir," katanya dalam rapat.
Doli menilai kalimat 'ibu kota negara Nusantara' bisa diartikan bahwa Nusantara
adalah nama negaranya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta pemerintah
mendiskusikan lagi dengan ahli bahasa. "Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara, bayangan
saya ini. Nanti tugas pemerintah untuk mengundang ahli bahasa," ucapnya.
Lebih lanjut Doli menyarankan agar kata 'ibu kota negara' tidak digabung dengan
kata 'Nusantara'. Menurutnya, nama ibu kota hanya cukup dengan kata
'Nusantara', tanpa kata 'ibu kota negara'.
"Misalnya, ibu kota negara yang bernama Nusantara, saya begitu, yang
selanjutnya disebut sebagai Nusantara saja, karena sudah dijelaskan, ibu kota
negara bernama Nusantara. Saya tidak ahli bahasa, tapi saya tangkap semua
aspirasi teman-teman begitu," papar Doli.
"Ibu kota negara statusnya, tapi namanya Nusantara. Tapi, kalau digabung
ibu kota negara Nusantara itu multitafsir, itu catatannya. Khusus pasal ini
dibuat supaya tidak multitafsir dalam konteks bahasa," imbuhnya.
Kemudian kritik dari Ecky Awal. Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS
mengingatkan bahwa kata 'Nusantara' berasal dari kitab Negarakertagama. "Ada di mana kata Nusantara itu? Saya minta pemerintah jelaskan itu. Saya
sudah ingatkan, sebetulnya, terkait historis itu, Nusantara itu adanya
Negarakertagama.
"Apa maknanya? Itu perdebatan diartikan nama itu, bapak-bapak baca itu perdebatan terkait itu, dan saya sudah baca sebagian dari risalah BPUPKI dan sebagian dari risalah PPKI, termasuk sebagian risalah konstituante," ujarnya.
Untuk diketahui, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota
baru Indonesia, yakni Nusantara, saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara
(IKN). Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi).
Suharso awalnya menjelaskan memang awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum
diisi dalam surpres Jokowi. Dia menyebut pihaknya sempat menahan nama itu
lantaran belum mendapat konfirmasi oleh Jokowi.
"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin
dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," kata
Suharso saat rapat bersama Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).
Suharso mengatakan Jokowi baru saja menyetujui nama ibu kota negara pada Jumat
(14/1) yang lalu. Dia menyebut Jokowi setuju dengan nama Nusantara.
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari
Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari
Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,"
katanya. (Matius Alfons - detikNews)
Baca artikel detiknews, "Ketua-Anggota Pansus DPR Kritik soal Nusantara
Jadi Nama Ibu Kota Negara" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5901637/ketua-anggota-pansus-dpr-kritik-soal-nusantara-jadi-nama-ibu-kota-negara.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
