-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Warga 4 Desa Geruduk DPRD Karo Terkait Relokasi Lahan Usaha Tani

Kamis, 09 Desember 2021 | Desember 09, 2021 WIB Last Updated 2021-12-09T15:17:38Z


Tanah Karo (KABAR NUSANTARA) - Masyarakat Sukanalu, Sigarang-garang, Mardinding dan Dusun Lau Kawar merasa menggelar unjuk rasa, karena kecewa atas kinerja Pemkab Karo, dan menuntut Bupati agar memberikan Lahan Usaha Tani Relokasi tahap tiga, tepatnya di depan Gedung DPRD Karo Jalan Veteran Kabanjahe, Kamis (9/12/2021)


Aksi damai dimulai dari titik kumpul halaman Makam Pahlawan menuju Gedung DPRD Karo yang diarahkan oleh Riko Sembiring. Para demonstran diterima Bupati Karo, Cory Sebayang dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan. Hadir pada kesempatan itu Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo, SH, SIK, Dandim 0205/TK , Sekda Kab.Karo, dan Wakil Ketua DPRD Karo.



Bupati Karo Cory Sebayang menanggapi keluhan masyarakat, serta mengatakan Dirinya sangat ingin mempercepat Lahan Usaha Tani (LUT), tetapi banyak hambatan yang kami hadapi, "warga Desa Portibi Lama dan Portibi Tembe juga menuntut, dan masalah ini akan di bawa ke pusat," katanya


Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo, SH, SIK  dan Dandim 0205/TK Letkol Kav. Yuli Eko Hadianto keduanya menyatakan akan menyelami dan mencari benang kusutnya. Pemerintah pusat menetapkan Desa Portibi sebagai Lahan Usaha Tani (LUT), sementara warga Desa Portibi mengklaim bahwa lahan yang direlokasikan kepada 4 Desa tersebut milik nenek moyangnya, seharusnya Pemkab Karo mensosialisasikan terlebih dahulu.




“Kita harus sabar, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang mengakibatkan kerusuhan, dan kita harus musyawarahkan masalah ini dengan sebaik-baiknya, saat ini kita masih berada dalam PPKM pandemi Covid-19, " kata Kapolres.


Sementara Dandim menambahkan, menyelesaikan masalah Lahan Usaha Tani (LUT) tidak segampang membalikkan telapak tangan, "rumit tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan," tutur Dandim 0205/TK


Menanggapi itu, anggota DPRD Karo, Lusi Sukatendel  mengatakan, tentang hak kepemilikan rumah sesuai UU sudah benar, jadi Pemkab.Karo jangan memberikan jawaban yang mengembang, berikan jawaban yang benar dan pas, kenapa BPBD meminta kunci sedangkan tempat mereka belum tersedia,


"Padahal dari segi anggaran kita sudah alokasikan untuk LUT,  apa yang mengganjal sehingga  persoalan ini belum selesai sampai saat ini, rumah belum selesai tetapi kunci huntara sudah diminta, ini keterlaluan," tegas Lusi.  (Pradipta Semb)


×
Berita Terbaru Update