-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Bawaslu Nisel Tiga kali Lakukan Pergantian Jabatan Ketua

Selasa, 14 Desember 2021 | Desember 14, 2021 WIB Last Updated 2021-12-14T06:35:02Z


Teluk Dalam (kabar-nusantara.com) - Sejarah Bawaslu Nias Selatan sudah tiga kali melakukan pergantian Ketua Bawaslu, dan terbanyak mendapatkan saksi berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selama Periode 2018-2023. Bawaslu Nias Selatan telah tiga kali melakukan pergantian Jabatan Ketua.


Ketua Bawaslu  Kabupaten Nias Selatan (Nisel ) tahun 2018 - 2019. Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, di berhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu, dengan Putusan No.225-PKE-DKPP/VIII/2019.


Maka berdasarkan hasil pleno Komisioner Bawaslu Nias Selatan, Alismawati Hulu, S.Pd terpilih sebagai Ketua Bawaslu tahun 2019-2020.  tidak lama menjabat ketua Alismawati hulu di berhentikan dari  Jabatan Ketua,  karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik (PKE) Penyelenggara Pemilu, berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,No.105-PKE-DKPP/X/2020.


Sehingga kembali dilaksanakan pergantian  jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil Pleno, Harapan Bawaulu, SE, MM terpilih sebagai Ketua Bawaslu Nias Selatan Tahun 2020 - 2023.


Kasus terbanyak pelanggaran kode etik pengawas pemilu se - Sumatera Utara adalah Bawaslu Kabupaten Nisel. Namun berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hal ini akibat oknum Pengawas Pemilu yang tidak Profesional, berintegritas,  Kapabilitas dan tidak Indenpenden, dalam melaksanakan tupoksinya. 


Sehingga dampaknya melanggar Sumpah dan Janji. Berbagai putusan DKPP mulai dari peringatan, peringatan keras, serta pemberhentian dari Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan, tidak memberi efek jera, hal ini  sebagai mana di paparkan oleh Komisioner Bawaslu, Suhadi Sukendar Situmorang, Koordinator Divisi Pengawasan.  "Bawslu Nias Selatan terbanyak aduan di DKPP"


Nias Selatan terbanyak aduan ke DKPP dan 3 kali melakukan pergantian Jabatan Ketua, Akibat melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. hal ini tantangan dalam menyongsong  PEMILU dan PILKADA serentak Tahun 2024.


Salah seorang Dosen Universitas Nias Raya (UNIRAYA),Tobias Duha, S.Kom, M.Kom mengungkapkan kejadian  ini merupakan evaluasi untuk Bawaslu RI, dalam merekrut Pengawas Pemilu kedepan, dan masukan ke DKPP, dalam memberikan sanksi tegas kepada setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu.  

Sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan dan pelanggaran Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Nisel.


(Penulis: Yakobo Duha, S.Pd) Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia, Nisel.

×
Berita Terbaru Update