-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

DPR Minta OJK-BI Periksa Petinggi BRI Soal Salah Transfer Rp32,5 M

Selasa, 28 Desember 2021 | Desember 28, 2021 WIB Last Updated 2021-12-28T10:24:41Z


Jakarta, (kabar-nusantara.com) - Anggota Komisi IV DPR dari fraksi Golkar Firman Subagyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turun tangan memeriksa para petinggi BRI soal kasus salah transfer hingga Rp32,5 miliar pada akhir 2019.

 

Firman mencurigai dugaan unsur kesengajaan maupun kejahatan perbankan dalam kasus tersebut. Terlebih, pihak BRI baru mempermasalahkan kasus itu hampir setahun setelah kekeliruan transfer yang mereka lakukan. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, Selasa (28/12/2021).


"Sebaiknya direksi hingga komisaris perlu diminta keterangan terkait salah transfer. Pasalnya dengan akumulasi nilai yang fantastis hingga mencapai Rp 30 miliar patut diduga ada unsur kesengajaan, kejahatan atau unsur lain yang harus diteliti yang sangat merugikan nasabah," kata Firman dalam keterangannya, Senin (27/12).


Kasus tersebut bermula dari sejumlah uang yang diterima salah satu nasabah prioritas BRI atas nama Indah Harini. Sejak 25 November hingga akhir Desember 2019, rekening Indah menerima dana secara berkala yang angkanya mencapai GBP 1,714,842.00 (Rp. 32,5 miliar).


Belakangan atau 11 bulan kemudian, pada 6 Oktober 2020, pihak BRI mempermasalahkan transfer tersebut. Seorang account officer BRI, yang biasa melayani Indah sebagai nasabah prioritas, menelepon dan memberi tahu telah terjadi kekeliruan dalam transaksi tabungan valas miliknya.


Kini, melalui kuasa hukumnya, Indah telah resmi menggugat BRI sebesar Rp 1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil akibat kasus salah transfer yang menyebabkan dirinya dikriminalisasi menggunakan UU No 3 Tahun 2001 Tentang Transfer Dana.


Menurut Firman, langkah BRI yang baru mempermasalahkan kekeliruan transfer mereka 11 bulan setelah itu tidak logis. Ia menyebut beberapa kejanggalan, di antaranya soal rentang waktu klarifikasi BRI kepada Indah.

"Jika transaksi tersebut terjadi pada Desember 2019, maka ketika tutup buku di tahun yang sama, kesalahan tersebut seharusnya sudah terdeteksi dan dapat dikoreksi," katanya.


"Motif ini yang harus ditelusuri agar nasabah tidak terus menerus di PHP-kan dan dikecewakan dengan layanan yang tidak profesional," tambah Firman.



Baca artikel CNN Indonesia "DPR Minta OJK-BI Periksa Petinggi BRI Soal Salah Transfer Rp32,5 M" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228073311-32-739402/dpr-minta-ojk-bi-periksa-petinggi-bri-soal-salah-transfer-rp325-m.

×
Berita Terbaru Update