-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi, Demi Cegah Jual Beli Jabatan

Sabtu, 27 November 2021 | November 27, 2021 WIB Last Updated 2021-11-28T03:39:15Z

 


Wonogiri (kabar-nusantara.com) – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengoptimalkan penerapan sistem meritokrasi dalam bentuk kebijakan manajerial sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah jual beli jabatan. Dilansir dari  Laman kompas.com (27/11/2021).

 

"ebijakan manajerial SDM ASN yang diterapkan berbasis aspek-aspek normatif berupa jenjang kepangkatan dan golongan yang akan menentukan jenjang karier. Penerapan kebijakan manajerial tersebut,  membuat track record masing-masing ASN menjadi penting. 

 

"Maka di sini ada pakta integritas, ada indeks kerja utama, baik dari Kepala Daerah maupun personal yang ada di lingkungan Kabupaten Wonogiri,” tutur Joko Sutopo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/11/2021).

 

Selain itu, Jekek juga mengatakan bahwa proses uji kompetensi penting untuk dilakukan. Uji kompetensi tersebut dapat menjadi instrumen penilaian dan basis indikator penempatan ASN dalam suatu jabatan. Hasil seleksi dari uji kompetensi nantinya boleh diakses publik.


Selain itu, Jekek juga mengatakan bahwa proses uji kompetensi penting untuk dilakukan. Uji kompetensi tersebut dapat menjadi instrumen penilaian dan basis indikator penempatan ASN dalam suatu jabatan. Hasil seleksi dari uji kompetensi nantinya boleh diakses publik. 

“Jadi kita bisa menjaga independensi. Tantangannya, (bagaimana) memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan SDM,” jelas Jekek

 

Ia menyampaikan, selama sistem meritokrasi tersebut diterapkan, tidak ada resistensi internal di lingkungan Pemkab Wonogiri. Bahkan, capaian kinerja ASN semakin positif dan kondusif.


Jekek menilai, partisipasi publik menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan penerapan meritokrasi demi mencegah jual beli jabatan di Kabupaten Wonogiri. Sebab, lanjut dia, seleksi suatu jabatan melibatkan aspirasi publik sebagai kontrol pemerintah.

“Kalau kami ada kebijakan, maka publik harus hadir mengontrol. Kalau ada orang mengatasnamakan, itu masuk kualifikasi oknum. Untuk menjamin (tidak ada jual beli jabatan), maka sistem (meritokrasi) diciptakan dan harus siap diawasi,” katanya.




Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2021/11/27/10403571/cegah-jual-beli-jabatan-bupati-wonogiri-optimalkan-penerapan-sistem.

×
Berita Terbaru Update