-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Warga Desa Galombanua II Gelar Demo di Kantor Bupati Nisel.

Kamis, 09 September 2021 | September 09, 2021 WIB Last Updated 2021-09-09T04:20:13Z


Nias Selatan (Kabar-Nusantara.com) -  Puluhan warga Desa Galombanua II Kecamatan Somambawa bersama Akrindo Kepulauan Nias, melakukan demo di Kantor Bupati Nias Selatan, Jln. Arah Lagundri km. 5,  mereka menyampaikan aspirasi, terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa T.A 2020 dan pemotongan honor Perangkat Desa yang diduga dilakukan oknum Kades Golambanua II, Osaraoziduhu Laia.


Aksi demo di fasilitasi Akrindo DPD Kep. Nias, bersama Ketua BPD dan Aparat Desa, perwakilan demo diterima oleh Wabup Nisel, Firman Giawa, Sekdakab dan Inspektorat, di luar batas pagar Kantor Bupati Nias Selatan. Selasa, 8/09/2021.



Ketua Akrindo Kepulauan Nias, Edison Sarumaha, menyampaikan kedatanganya untuk memfasilitasi warga Desa Golambanua II, dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Terkait keresahan masyarakat akibat ulah Kades tersebut, yang terindikasi korupsi DD dan ADD tahun 2020.

"Keresahan warga itu sebenarnya pernah disampaikan kepada aparat penegak hukum, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak penegak hukum di wilayah Kabupaten Nias Selatan," tutur Edison.


Sementara itu Sokhinaso Hulu, Ketua BPD Golambanua II menyampaikan tuntutan, "masyarakat Desa Golambanua II menolak Kepala Desa Osaraoziduhu Laia, S.Pd, karena dalam kinerjanya tidak melibatkan Perangkat Desa setempat dan bahkan gaji Perangkat Desa dipotong sebesar Rp. 150.000,- dengan alasan ada Peraturan Bupati," bebernya.


Lebih jauh Sokhinaso Hulu yang ikut aksi damai tersebut mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan, misalnya dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2020 dan bahkan realisasi penggunaan dana ADD/DD yang sudah di cairkan dari Bank oleh Kades bersama Kaur Keuangan, dana-dana tersebut lalu diambil dari Kaur keuangan tanpa Surat Tanda Terima apapun dari Kades.


Dia menambahkan bahwa, segala aset Desa berada di rumah Kepala Desa dan hal ini diketahui pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan karena pihak Inspektorat melihat langsung dilapangan bahwa segala aset ada di rumah Kades, ia meminta kepada Bupati Nias Selatan agar menunjuk Pejabat sementara (PJS) sebagai pengganti Kepala Desa Golambanua II. 

"Kami merasa kecewa atas penegakan hukum di wilayah Nias Selatan ini, yang tidak peduli dengan  segala laporan kami, khususnya terkait Kepala Desa Golambanua II yang terindikasi korupsi, adapun terkait aksi kami hari ini, kami berharap secepatnya kasus ini diselesaikan agar tidak terjadi tindakan anarkis di masyarakat kami," ungkap Sokhinaso Hulu.


Menanggapi aksi damai itu, Firman Giawa Wakil Bupati Nias Selatan menyampaikan, "kami sependaapat dengan warga, jangan sekali-sekali dibiarkan koruptor di wilayah Nias Selatan. Namun mengenai aspirasi pencopotan Kepala Desa, pihak Pemerintah Daerah tak bisa sewenang-wenang, karena ada tahapan proses pemeriksaan dan penyelidikan masih belum selesai,"  ujarnya.


Dia melanjutkan, terkait pemotongan gaji Perangkat Desa dengan alasan ada Peraturan Bupati Nias Selatan, dia menyatakan, selama ini Peraturan seperti itu tidak ada. Adapun mengenai tempat domisili Kepala Desa, ya harus tinggal di wilayah Desa yang ia pimpin, karena saat mencalonkan diri, para calon sudah menandatangani Surat Pernyataan diatas materai 10.000. 

"Jika itu benar maka kita akan proses, bila sudah selesai LHP nya, ya paling lama besok dan dalam Minggu ini akan diturunkan disposisi, bila nanti dinyatakan dia bersalah maka akan diserahkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku," jelasnya. (Satuhati D)

×
Berita Terbaru Update