-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Gapki Dan Pemprov Sumut Diduga Langgar Ketentuan, Saat Gelar Vaksinasi Di PTPN III

Jumat, 27 Agustus 2021 | Agustus 27, 2021 WIB Last Updated 2021-08-27T04:36:32Z


Sumatera Utara (kabar-nusantara.com) -Vaksinasi terhadap 58.000 karyawan dan masyarakat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang digelar di RS Sri Pamela Torgamba PTPN III pada Rabu (4/8/2021) lalu, diduga tidak sesuai dengan Permenkes, Pada Jumat (27/08/2021).


Pasalnya, menurut aturan yang tertuang dalam Permenkes Nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenkes tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021.


Dalam Permenkes itu dijelaskan  pelaksanaan dan pemberian vaksin diatur melalui Program Vaksinasi Nasional COVID-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan.

Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7.5 juta penduduk usia diatas 18 tahun.


Berbeda dengan Program Vaksinasi Nasional Covid-19 gratis yang menggunakan Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Novavax dengan sasaran lebih dari 200 juta penduduk usia diatas 12 tahun.


Sementara, ketika awak media menghubungi nomor hand phone yang tertera dilaman website Gapki, pihak Gapki Sumut mengatakan jika vaksin yang dipergunakan pada vaksinasi yang digelar di RS Sri Pamela Torgamba PTPN III adalah vaksin sinovac.

"(Vaksin) Sinovac" jawab yang mengaku bernama ibu nur dengan singkat, Selasa (24/08)2021).


Lain halnya dengan Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting mengaku belum mengetahui acara yang diselenggarakan Gapki dan PemprovSU dan masih akan mencari tahu.

"Saya belum mendengar itu, dan akan mencari tahu terlebih dahulu biar bisa komentar," ujarnya singkat.


Kemudian pemakaian vaksin Sinovac yang dihadiri dan acara pembukaan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu diakui Kadis Kesehatan Labuhanbatu, walau tidak hadir pada acara tersebut.

"Vaksin jenis Sinovac, dan itu dari Dinkes Provsu dan Gapki Sumut," jelas Kamal Ilham.


Jika mengacu pada aturan Permenkes tersebut, maka vaksinasi yang diselenggarakan pihak Gapki Sumut dan Pemprov Sumut diduga melanggar hukum dan ketentuan yang ada.


Pemakaian Vaksin Sinovac termasuk dalam vaksin program, vaksin yang diatur lewat Permenkes dengan jelas mengatakan jika vaksin program hanya diperuntukkan untuk masyarakat umum dan bukan kepada karyawan. 


Pemberian vaksin program untuk masyarakat umum kepada karyawan secara masif tentu mengurangi jatah masyarakat, selain itu Gapki Sumut dan Pemprovsu tidak mengindahkan aturan hukum lewat Permenkes, (JBG).

×
Berita Terbaru Update