-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Goyang Viral Anggota DPRD Kabupaten Malaka Seakan Kebal Hukum.

Jumat, 23 Juli 2021 | Juli 23, 2021 WIB Last Updated 2021-07-22T19:32:20Z

Kupang (kabar-nusantara.com) - Bensa, mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, membeberkan bahwa di Kupang tampakna, UU No. 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), “semua itu hanya berlaku untuk masyarakat kecil,” kata Bensa di Kupang, Rabu (21/7/2021)

Dan juga Instruksi Presiden No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan INMENDAGRI (Instruksi Mentri Dalam Negeri) No. 15/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sepertinya hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja.

"Kami menduga bahwa baik Undang-Undang RI, Peraturan Pemerintah, INPRES, maupun INMENDAGRI hanya berlaku untuk ditegakkan kepada masyarakat kecil, tetapi tidak diberlakukan terhadap Institusi atau Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Legislatif, sehingga kesan kami oknum-oknum yang ada di lembaga tersebut kebal hukum dan tak perlu menerapkan protocol kesehatan,” katanya.

Diketahui sebelumnya ada kejadian oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang viral dengan video dansa dan joget-joget berdurasi pendek itu aman-aman saja,  sehingga video viral yang menghebohkan  di jagat maya (media sosial) yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD yang berpesta pora sambil memegang gelas yang diduga minuman keras itu tetap aman.

 Menurut Bensa kejadian itu diduga berlangsung dikantor DPRD Kab. Malaka, “ini adalah bukti konkrit bahwa aturan PPKM tidak berlaku bagi mereka. Buktinya mereka bisa bersenang-senang dan tidak ada tindakan dari pihak Gugus Tugas Covid-19, tidak ada tindajan dari Polres, Polda atau pihak manapun," tandasnya.  (As)



×
Berita Terbaru Update