-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Masyarakat dan DPRD Dorong Bupati dan Polres Mesuji Tindak Tegas Oknum Kades Penjudi Sabung Ayam

Sabtu, 22 Mei 2021 | Mei 22, 2021 WIB Last Updated 2021-05-22T04:25:07Z

Mesuji, Lampung (kabar-nusantara.com) - Penggerebekan judi sabung ayam dan koprok di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di Desa Simpang Pematang sangat menggegerkan masyarakat Mesuji. Dalam razia perjudian tersebut tim Polres bersama Polsek Simpang Pematang, telah mengamankan barang bukti di TKP berupa dua unit mobil mewah, diduga milik dua oknum Kepala Desa, yakni Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya dan Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur.

Pemilik dua unit mobil tersebut kabur saat penggerebekan judi di kebun sawit Simpang Pematang, Mesuji kemarin (19/5) Barang bukti kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner dengan nomor polisi A 1820 YB yang di duga milik Kades Bujung Buring (AG)  dan Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1915 LY yang diduga milik Kades dari Mesuji Timur (SG)

Menurut penyelidikan awak media, kedua pelaku yang di duga Kepala Desa tersebut yaitu AS dan SG adalah suami dari dua anggota DPRD Kabupaten Mesuji. Berdasarkan keterangan Yede warga setempat sebagai saksi mata, "Saya melihat dua oknum Kades di lokasi tempat judi sabung ayam dan koprok di Desa Simpang Pematang," tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media Kapolsek Simpang Pematang AKP Agung Ferdika mengatakan, "pihak kepolisian akan melakukan penyidikan kepada 7 tersangka untuk di mintai keterangan setelah itu akan menindak lanjuti dan melakukan pengejaran serta penangkapan kepada pelaku yang kabur," tutur Kapolsek.

Di tempat berbeda Kabag Ops Polres Mesuji AKP HD Pandiangan  mengatakan, "kami akan melakukan pengejaran dan penangkapan serta tidak akan melepas pemilik dua unit kendaran roda empat tersebut," ungkap Kabag OPS dengan tegas.

Kapolres Mesuji AKBP Alim S.H, S.IK,  saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, "kasus ini  masih dalam proses pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, untuk pengembangan ke tersangka yang lain," tutup Alim

Sementara itu Ketua DPRD Kab. Mesuji, Elfiana sangat menyesalkan ulah oknum Kepala Desa seperti itu, seharusnya mereka menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya, untuk itu ia meminta pejabat Inspektorat Kabupaten Mesuji harus melakukan pemeriksaan kepada dua oknum Kades tersebut. 

 "Itu melanggar hukum, sebab para Kepala Desa saat pelantikan telah menandatangani Pakta Integritas, diantara isinya adalah tidak melakukan judi dan narkoba," tutur Elfiana.

Lebih lanjut Ketua DPRD itu menyatakan, seharusnya Sdr. Camat melakukan pembinaan kepada Kepala Desa, sampai hal ini terjadi berarti pembinaan tidak berjalan selama ini. Begitu juga BPD harus berani mengingatkan Kadesnya, janganlah menjadi anggota BPD hanya formalitas saja, tetapi  tidak melakukan pengawasan.

"Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, dan para Kepala Desa harus ingat Pakta Integritas yang sudah ditanda tangani dan silahkan pelajari UU NO:6 TH 2014 Tentang Desa," tutup Ketua DPRD Kabupaten Mesuji.

Ditempat terpisah Ketua LSM PEKAT IB Indra Prestiasya, SH saat dikonfirmasi awak media berharap kepada Polres Mesuji untuk menindak tegas oknum Kades yang sudah mencemari nama baik Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Dia juga berharap kepada Bupati Mesuji H. Saply TH untuk menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan Kemendagri, Kejagung dan Kepolisian RI, bahwa ada 3 hal yang dapat segera diproses/ditangkap tanpa izin Bupati bagi Kepala Desa sebagai berikut:

Dalam kasus korupsi (dalam hal ini terkena Operasi Tangkap Tangan); Perbuatan asusila Narkoba, dan Perjudian (yang masuk dalam pelanggaran norma sosial masyarakat) Sebagai panutan masyarakat, maka hal ini tidak dapat ditolerir. 

Disambung dengan Alvokasi Hukum Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Saipul Anwar, S.H. Dia menjelaskan, jika seluruhnya terbukti bermain judi sabung ayam, maka mereka harus diproses hukum sesuai pasal 303 KUHP, tentang judi dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara.

"Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk Sabung Ayam, selain dilarang secara tegas oleh hukum positip (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 KUHP,"  tutup Saipul. (Reporter :Novil)

×
Berita Terbaru Update