-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat atas Nama Pribadi

Jumat, 09 April 2021 | April 09, 2021 WIB Last Updated 2021-04-09T13:35:57Z

 

Jakarta (Kabar-nusantara.com) -  SBY mendaftarkan merek Partai Demokrat (PD) atas nama dirinya ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Namun, menurut  Agus Riewanto ahli hukum tata negara, pendaftaran itu sebaiknya ditolak.

"Pendaftaran merek itu untuk mendapatkan legalitas kepemilikan merek. Salah satu syaratnya adalah Surat Pernyataan Kepemilikan. Maka pendaftaran merek itu bersifat kepemilikan pribadi karena prinsip UU ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik suatu merek tertentu," kata Agus. Dilansir dari detikcom, Jumat (9/4/2021).

Itu berdasar UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh sebab itu, menurut Agus, pendaftaran Partai Demokrat sebagai merek, dinilai tidak tepat.

Sementara itu Saiful Huda Ems, menyindir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul manuver politik yang dilakukan Presiden keenam RI itu belakangan ini. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko itu menilai SBY tampak linglung dan melancarkan upaya politik yang aneh.

"Perilakunya makin tidak terarah dan menjadi tertawaan banyak orang," sindir Huda dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (9/4).

Pernyataan tersebut dilayangkan alumni Universitas Islam Bandung (Unisba) itu setelah mengetahui masuknya dokumen pendaftaran merek dan lukisan Partai Demokrat yang didaftarkan SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada 19 Maret 2021.

Menurutnya, dokumen pendaftaran ditemukan secara tidak sengaja oleh tim investigator PD di bawah kepemimpinan Moeldoko.  "Aksi pendaftaran diam-diam yang dilakukan oleh SBY atau melalui orang kepercayaannya itu, tidak hanya membuat kami tertawa tetapi juga merupakan bentuk aksi linglung SBY," beber alumni Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur tersebut, dikutip dari Laman jpnn.com Jumat (9/4/21)

"Saat SBY mendaftarkan merek PD maka seolah-olah PD itu adalah merek pribadi yang tunduk pada hukum perdata berupa badan usaha/badan privat. Padahal partai itu adalah badan hukum publik yang tunduk pada hukum publik, maka tidak tepat mendaftarkan PD sebagai merek milik pribadi," kata pengajar UNS Solo itu.  (Andi Saputra-detikNews/ast-jpnn/As)

 

×
Berita Terbaru Update