-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Aliansi Wartawan Keadilan Kutuk Tindakan Oknum PT.SBP Halangi Kerja Wartawan

Jumat, 02 April 2021 | April 02, 2021 WIB Last Updated 2021-04-02T08:29:28Z
 

Sarolangun (Kabar-nusantara.com) - Aliansi Pecinta Keadilan dan Kebenaran (APKK) mengutuk keras tidakan Raja, Kepala Tehnik Tambang PT. Sarolangun Bara Prima yang menghalang-halangi kerja wartawan, tindakan menghalang kerja wartawan itu is lakukan saat awak media sedang meliput kejadian jebolnya tanggul penahan limbah tambang batu bara PT. SBP.

Atas kejadian ini Iskandar selaku koordinator APKK meminta pihak perusahaan agar tidak lagi menghalang-halangi kerja media, wartawan memiliki hak dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 ayat 1 kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Lanjut Iskandar, pada ayat 3 untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarlauaskan gagasan dan informasi. 

"Pada Pasal 18 ayat 1 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaa ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)," paparnya. 

Kronoloinya kejadian itu pada Selasa (30/3/2021) saat dua orang wartawan telah dihalang-halangi oleh Oknum KTT PT. SBP dan beberapa orang yang mengaku sebagai security, padahal tidak berpakaian layaknya security, saat itu wartawan mendapat intimidasi melalui pesan SMS, mereka mengancam bahkan mengajak bertempur satu Dusun.

"Arti nya pihak perusahaan telah sengaja menghalang-halangi tugas wartawan dalam mencari informasi penting yang harus diketahui publik, apa lagi ini kejadian masalah limbah tambang batu bara, yang diduga telah mencemari sungai Ketalo," jelasnya. 

Jadi masyarakat harus mengetahui jika sungai Ketalo sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, karena air sungai yang tercemar jika dikonsumsi masyarakat bisa berbahaya bagi kesehatan. 

"Kita sangat yakin jika banyak hal yang ditutup-tutupi dan di takuti pihak perusahaan PT SBP maka degan cara apapun mereka melarang wartawan masuk ke tambang batu ba," kata Iskandar.

Dia meminta pihak kepolisian Polres Sarolangun segera mengusut masalah menghalang-halangi tugas wartawan dan masalah intimidasi pengacaman melalui pesan SMS tersebut. Selain itu dia  juga meminta agar instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan DLH Kab. Sarolangun serta Dinas ESDM dapat menindak perusahaan PT SBP tersebut sesuai aturan yang berlaku. 

"Bila perlu kami minta dicabut saja izin tambang batu bara PT SBP ini, " kata Iskandar.

Dia menambahkan, apabila tidak ada tindakan dari instansi terkait, Dinas DLH Provinsi atau Dinas DLH Kab. Sarolangun atas kejadian jebolnya tanggul penahan limbah PT SBP ini dalam waktu dekat,  kami dari APKK dan AMPS akan menggerakkan aksi demo bersama. (JAMES)

×
Berita Terbaru Update