-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Bimtek Kades Kab. Mesuji Timbulkan Persepsi Negatif, POSPERA Dorong KPK Ke Kab. Mesuji

Kamis, 01 April 2021 | April 01, 2021 WIB Last Updated 2021-04-01T09:22:36Z

Mesuji Lampung (Kabar-Nusantara.com) - Penggunaan Dana Desa seharusnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, tujuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan semua itu haruslah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Ketua advokasi hukum Posko perjuangan rakyat (POSPERA) Saipul Anwar S.H, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan BIMTEK yang diikuti 99 Desa se- Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu, yang di gelar hotel Horison Jl. R A Kartini, Bandar Lampung.  

Menurut Saipul pelaksanaan BIMTEK yang digelar di Bandar Lampung itu diduga banyak kejanggalanya, berdasarkan penelusuran tim, POSPERA menemukan  hal-hal sebagai berikut,  Kegiatan itu menelan anggaran sebesar Rp 643.500.000, bersumber dari Anggaran Dana Desa,"tutur Saipul.

Kemudian yang menjadi sorotan masyarakat Mesuji, kegiatan itu dibuka oleh Kadis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sunardi, dan penutupan acarapun oleh dia, kenapa bukan oleh Kadis PMD, atau kenapa bukan Bupati, kompetensinya dengan Kadis BPBD itu apa, padahal ini acara mengundang seluruh Kepala Desa dan BPD se-Kab. Mesuji," tutur Ipul.

Tanggal 19 Maret 2021 penelusuran awak media kepada Bupati H. Saply Th, mendapat jawaban melalui ajudan Bupati, Derry, bahwa Bupati tidak mengetahui adanya kegiatan BIMTEK Kades dan BPD se-Kab. Mesuji di Bandar Lampung itu, Bupatipun lantas meminta awak media untuk menghubungi Dinas PMD Kab. Mesuji. 

Namun saat awak media menghubungi Kepala Dinas PMD tidak memperoleh jawaban. Penjelasan justru datang dari Camat Kec. Mesuji Widodo, menurutnya kegiatan BIMTEK Kades dan BPD itu memang ada, tetapi tak dipaksa, yang tidak mau ikut yang penting ada laporan.

Sementara dari Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Ferdi mengharapkan Dinas yang terkait dengan pengawasan Dana Desa turun tangan, misalnya Inspektorat Kab. Mesuji, Tipikor, Kejaksaan atau pihak Kepolisian untuk mengusut pelaksanaan BIMTEK itu. 

Menurut Ferdi yang harus diluruskan itu,  apakah para Kades dan BPD yang ikut BIMTEK itu telah melalui RKPD di Desanya masing-masing, jika tidak maka itu sebuah pelanggaran. Kemudian, mengapa BIMTEK digelar di Bandar Lampung, kenapa tak dilaksanakan di Mesuji saja. 

"Kita ketahu bersama bahwa di masa pandemi covid-19 ini semua usaha sepi, hotel-hotel di Mesuji juga rada sepi. Tetapi mengapa anggaran Dana Desa sebesar Rp. 643 juta lebih itu dilempar ke Bandar Lampung, yang mestinya adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat Mesuji. Maka selayaknya mereka yang terlibat Bimtek harus diperiksa oleh aparat hukum, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif di mata publik,” tandas Ferdi (1/4/21)

“Karena tidak semua lembaga itu, bisa dengan mudah menggelar Bimtek untuk aparatur Desa, apalagi dengan usia lembaga yang masih terbilang baru,” tambah Ferdi 

Bila kegiatan bimtek ini menimbulkan polemik dan stigma negatif di masyarakat, "kami dari berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Mesuji siap menggelar demo atau melaporkan ke penegak hukum," tutupnya. (Eko)

×
Berita Terbaru Update