-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kesbangpol: Dasikun dari PSHT Terdaftar di Propvinsi Lampung Berdasarkan Legalitas Hukum.

Jumat, 16 April 2021 | April 16, 2021 WIB Last Updated 2021-04-19T23:19:33Z

Mesuji (Kabar-nusantara.com) - Kepengurusan Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratte (PSHT) di Kabupaten Mesuji, Lampung, terjadi dualisme kepengurusan.  Mengacu pada dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Ada yang pengikut Drs. H. Muhammad Taufik, SH, MH, dan ada yang pengikut Drs. Muerdjoko, kedua belah pihak mengaku sebagai kepengurusan yang sah sesuai legalitas hukum. (16/4/21)

Penelusuran awak media, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung melalui Kabid Politik dan Kemasyarakatan, Tavina, mengatakan, kepengurusan atas nama Dasikun dari kepengurusan M. Taufik, SH, MH, terdaftar dengan status, Surat Tanda Laporan No: 210/045/IV/VI.07/2020 di Kesbangpol Propvinsi Lampung.

"Sesuai dengan legalitas hukum persyaratan, dan terdaftarnya Dasikun adalah Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)," kata Tavina.

Sementara menurut Staf Kesbangpol Kabupaten Mesuji, SK PSHT Kepengurusan Kodri diserahkan sekitar beberapa bulan lalu, yakni pada awal Januari th 2021, dinyatakan lengkap secara persyaratan legalitas hukum. 

Kemudian ada lagi SK kepengurusan PSHT dengan Ketua Lasmidi, diserahkan Februari 2021 mereka mengantongi SK, tetapi dikop SK itu Persaudaraan Setia Hati Terate berpusat di Madiun, sedangkan SK yang atas nama Kodri itu dari Persaudaraan Setia Hati Terate.

Kodri menegaskan, pihaknya merupakan pengurus PSHT dari kubu pengurus pusat Madiun yang diketuai H.M Taufik, Parapatan Luhur (Parluh) tahun 2016. Jl. Merak No 10. Kota Madiun. Sementara kubu Lasmidi Parluh 2017 atau pecahan kubu Muerdjoko. Dia mengakui kepengurusan tapi bukan PSHT namanya, tapi Persatuan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (PPSHTPM) berpusat di Madiun itu memang terjadi dualisme, tapi beda SK Menkuham," tuturnya. 

"Kami lagi memverifikasi kedua organisasi tersebut karena memang keduanya ada konflik yang saling menggugat maka kami lagi menunggu keputusan resmi secara hukum serta penyelesaian secara internal permasalahan dua organisasi tersebut," tutup Kepala Dinas Kesbangpol, Basis Sabki.  (EK)

×
Berita Terbaru Update