-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Bupati Bernard Sagrim: Kabupaten Kota Harus Diberi Kewenangan Penuh

Senin, 05 April 2021 | April 05, 2021 WIB Last Updated 2021-04-05T06:17:38Z

Maybrat (Kabar- nusantara.com) - Bupati Kabupaten Maybrat Dr. Bernad Sagrim, MM mengatakan negara Indonesia dalam menjalankan kewenangan di tengah tengah masyarakat menyangkut desentralisasi simetris dan asimetris (khusus) seperti DKI, Jogja, Aceh, Papua dan Papua Barat. 

Misalnya kewenangan Otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat memang sebagai pemicu percepatan pembangunan seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA), namun faktanya kewenangan itu (otsus-red) sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di daerah terutama Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

"Akan tetapi dalam beberapa fakta misalnya kami di Maybrat atau Kabupaten/Kota di Papua umumnya kewenangan itu justru melahirkan persoalan di lapangan, menimbulkan keraguan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama kewenangan asimetris (khusus) tadi, hampir tidak memberikan dukungan secara optimalisasi terhadap pengembangan SDA yang ada" terang Sagrim dalam pemaparan Disertasi Doktornya dengan judul 'Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat' di Kampus IPDN Jakarta beberapa waktu lalu. 

Menurut Bupati Maybrat, bila dana otsus dinaikkan seperti yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan Papua Barat karena Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya anggaran 2 persen dari dana APBN. 

"Jadi, seluruh Kabupaten Kota di provinsi Papua dan Papua barat ini harus distribusikan kewenangannya secara penuh, tak hanya berpusat di Provinsi, hal itu mengingat kearifan lokal yang masih kental sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti tambang, batu bara, dan lainnya berdampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat,"ucap Sagrim. 

Dengan adanya kewenangan full ke kabupaten kota di Papua kata Sagrim akan meningkatkan pendapatan asli daerah, kalau ini diberikan secara penuh melalui kewenangan Atrubutif yang melahirkan kewenangan lain lagi di daerah saya kira ini lebih bagus agar tidak ada ketergantungan lagi di daerah seperti subsidi dana dana perimbangan dan lainnya yang mejadi hal yang di gumuli setiap tahun.  (Engel Semunya)

×
Berita Terbaru Update