-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Limbah Generik Berserakan di Puskesdes Dwi Karya Mustika, Mesuji Timur

Sabtu, 13 Maret 2021 | Maret 13, 2021 WIB Last Updated 2021-03-14T21:16:08Z
 

Mesuji (Kabar-Nusantara.com) - Limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) kerap menjadi masalah yang telah terjadi sejak lama di sejumlah daerah di Indonesia. Masalah yang dihadapi dari pengelolaan limbah medis adalah kapasitas pengolah serta limbah medis yang harus dikelola. 

Padahal, limbah medis ini sangat penting untuk dikelola karena terkait dengan dampak lingkungan, kesehatan, serta pemenuhan peraturan. Pengelolaan limbah yang dihasilkan tergantung dari jenis dan karakteristik tiap limbah medis dan diantara limbah tersebut merupakanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Secara umum, pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa metode pengelolaan limbah medis diantaranya dengan pengurangan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan. 

Metode pengelolaan limbah medis dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal dari Fasyankes dapat melakukan pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang limbah medis, sehingga dapat mengurangi kapasitas limbah medis yang harus masuk ke insenerator. 

Bila Fasyankes tidak dapat melakukan pengelolaan limbah sendiri, maka limbah akan dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Transporter yang selanjutnya akan mengangkut limbah ke pengolah limbah swasta.

Kasus pengelolaan limbah medis dari Fasyankes yang asal-asalan dan diduga tanpa memperhatikan ketentuan, sudah banyak terjadi di Indonesia.

Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan hal ini banyak terjadi karena kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah di sejumlah pelayanan kesehatan. 

Menurut keterangan Toni ketua LSM POSPERA yang terkait kejadian ini mengatakan, ”patut diduga penanggungjawab di Puskesdes tersebut tidak taat aturan terkait pengolahan limbah medis. Juga, terkesan mengabaikan keselamatan warga sekitar. 

Pasalnya, limbah medis (Infeksius) sangat berbahaya dapat menimbulkan penularan bibit penyakit dari orang yang terinfeksi penyakit (pasien) kepada orang lain yang berhubungan dengannya," tutur Toni

Dalam hal ini, lanjut dia, merupakan kewajiban petugas medis seperti dokter, bidan, perawat termasuk petugas kebersihan di tempat layanan kesehatan itu. 

Karena itu siapa yang terlibat dalam kegiatan medis perlu memperhatikan cara penanganan limbah medis infeksius berbahaya yang dikenal dengan istilah pemberantasan infeksi silang.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan pengelolaan Limbah Medis.

Tak hanya itu ia mengatakan, dalam pasal 102 UU No 32 tahun 2009, bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00," jelasnya. (Eko)

×
Berita Terbaru Update