-->

Notification

×

Iklan

Iklan searcher

Iklan

Suasana Pandemi Covid 19, Tak Seharusnya BIMTEK Kades di Bandar Lampung

Sabtu, 20 Maret 2021 | Maret 20, 2021 WIB Last Updated 2021-03-20T06:19:26Z

Mesuji, Lampung (Kabar-Nusantara.com) - Ketua DPRD Mesuji Hj. Elfiana Khamamik menyatakan, sudah 3 tahun ini BIMTEK Kepala Desa selalu dilaksanaan diluar Kabupaten Mesuji, yaitu Bandar Lampung. Bahkan sekarang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ikut serta, katanya di Mesuji kemarin (21/03/2021)

"Dimasa pandemi Covid-19 ini harusnya kita prihatin, agar ADD dapat digunakan secara efisien, pelaksanaan BIMTEK bisa saja dilaksanakan di Kabupaten Mesuji atau buat kegiatan lain yang lebih penting. Misalnya untuk kepenting rakyat, dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat," kata  Ketua DPRD Mesuji.

Ketua DPRD Hj. Elfiana menambahkan, lebih baik dibuat program yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes,) ini malah berbondong-bondong sejumlah 105 Desa berangkat ke Bandar Lampung untuk BIMTEK, padahal Bandar Lampung saat ini berada pada posisi 'Zona Orange'. 

Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada Desa dari Pemerintah Pusat berasal dari APBN, merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, Dana Desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dan Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di Desa adalah keberadaan dan pemanfaatan Dana Desa. Kenapa demikian? Program Desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh Dana Desa yang akan memperlancar proses pembangunan di Desa.

"Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan," kata sumber itu.  (eko)

×
Berita Terbaru Update