-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Realitas Kelabu di Balik Gemerlapnya Wisata Sumba

Rabu, 13 Januari 2021 | Januari 13, 2021 WIB Last Updated 2021-01-21T13:30:58Z
 

oleh: Ferdinand Adam

Sejak kecil saya mengenal Sumba melalui atraksi budaya Pasola. Dikemudian hari Sumba makin dikenal dunia karena memiliki sejumlah obyek wisata unik yang menarik minat orang untuk berkunjung. Viralnya Nihi Sumba Island, sebuah hotel yang terletak di pantai Wanukaka, Sumba Barat pernah dinobatkan sebagai hotel terbaik dunia oleh majalah internasional Travel & Leisure berturut-turut di tahun 2016 dan 2017. 

Maka warga jagat mayapun terhipnotis untuk segera berkunjung ke Sumba, hanya sekedar ingin mengalami kenikmatan yang ditawarkan hotel dan paket wisatanya.

Jauh hari sebelumnya, Sumba disematkan sebagai Hiden Paradise atau The Magic Land oleh para traveler yang pernah mengeksplorasi keindahan dan keunikan Sumba.  Bahkan produk motif tenun ikat yang unik dan fashionable itu dipromosikan oleh sebuah NGO Internasional sebagai Sumba Icon dan  sangat diminati para desainer Indonesia

Sederet pengakuan di atas makin memperkokoh posisi tawar Sumba menjadi pulau tujuan wisata yang patut dikunjungi. Setali tiga uang, tidak saja pemerintah pusat alih-alih memberi rasa nyaman kepada wisatawan melalui perbaikan infrastruktur pariwisata domestik; imbalannya devisa negara. Maka tak ketinggalan di pulau Sumba, Pasola yang adalah ritual adat masyarakat Laboya dan Wanukaka oleh pemerintah kabupaten Sumba Barat dikemas menjadi ikon wisata andalannya demi untuk Dewa, yakni pendapatan asli daerah (PAD). Hehe..

Eksistensi wisata Sumba makin memposisikan citranya saat ada peran serta swasta mempromosikan potensi wisata daerah. Hotel-hotel dan vila dibangun di pusat-pusat wisata untuk akomodasi para wisatawan yang makin meningkat kunjungannya ke Sumba. Itu dialami juga pengelola jasa transportasi udara yang terus menambah frekuensi rute penerbangan ke Sumba, baik melalui Bali dan Kupang sebelum negeri ini dilanda pandemi Covid-19.

Pemeritah daerah sudah pasti gembira! maraknya bisnis pariwisata berdampak pada pendapatan yang dipeolehnya melalui pajak dan retribusi dari para pengelola jasa pariwisata. Sayangnya keberuntungan itu tidak dirasakan oleh kebanyakan masyarakat yang bermukim di sekitar pusat-pusat wisata itu berada. Hanya bagian kecil masyarakat! seperti pemilik tanah, mereka memperoleh imbalan ganti untung atas pembebasan lahan dari pengelola hotel, vila dan prasarana pendukung wisata lainnya.

Lalu bagaimana nasib komunitas lokal yang bermukim di sekitar pusat-pusat wisata? Mereka adalah kelompok marginal yang sangat tergantung pada kebaikan tuan tanah, mengolah lahan produktif untuk bercocok-tanam, namun perlahan tercampak akibat kehilangan sumber matapencaharian. Ketika hotel-hotel dan vila di sekitarnya membutuhkan pasokan bahan baku pangan, maka mereka hanyalah penonton yang menyaksikan denyut pariwisata di kampung; mereka tak berdaya karena tidak memiliki sumberdaya yang mumpuni untuk mensuplai kebutuhan hotel-hotel tersebut.

Kelompok di atas kemudian berbaur dengan komunitas lainnya di perkampungan yang tidak jauh dari pusat-pusat pariwisata untuk mengolah lahan di sekitarnya; sekedar untuk bertahan hidup. Terbatasi oleh pengetahuan pertanian secara turun-temurun, ditambah kurangnya akses informasi dan layanan publik, serta tidak ada pendampingan spesifik terkait kebutuhan yang paling mendasar, maka komunitas ini menjadi kelompok yang kurang produktif di desa.

Kasus gizi buruk pada balita dan anak-anak merupakan fenomena gunung es yang sedang melanda rumah tangga petani di Sumba. Salah satu penyebab adalah pola konsumsi pangan yang buruk akibat ketidakmampuan mengakses pangan yang beragam.  Pendekatan pangan masa lalu yang berorientasi beras, telah melumpuhkan sistem pangan masyarakat lokal yang kaya keanekaragaman. 

Tanaman  pangan seperti jewawut dan sorgum yang memiliki daya adaptasi tinggi pada iklim kering telah menjadi komoditas langka.  Situasi seperti itu dapat kita jumpai pada komunitas petani berpendapatan rendah yang tinggal dalam satu kawasan di mana hotel-hotel dan vila-vila itu berada.

Di era pemerintahan sebelum reformasi, kasus-kasus gizi buruk sudah ada, namun tidak dibuka di ruang publik sebab itu aib, patut disembunyikan rapat-rapat. Saya pernah mengalami betapa sulitnya memperoleh informasi gizi buruk dari meja kerja birokrat pada institusi publik.  Informasi hanya dapat diakses apabila saya memiliki konektifitas personal dengan ‘orang dalam’ di kantor pemerintahan itu.

Saya terperangah ketika berada di Lamboya, Sumba Barat, kawasan yang sering diadakan festival Pasola tiap tahun.  Balita dan anak-anak penderita gizi buruk, bahkan orang-orang yang pertumbuhannya kerdil (stunting) mudah diidentifikasi. Kelompok orang yang terakhir disebutkan ini, umumnya memiliki riwayat pendidikan formal yang tidak memadai sebagaimana manusia normal karena kemampuan kognitif rendah. Kasus-kasus gizi buruk terkonfirmasi di saat terlibat dalam kegiatan Posyandu di kawasan itu.

Apabila mengamati program-program pemerintah baik di level Kabupaten hingga di tingkat Desa-nampaknya belum menyentuh akar permasalahan gizi buruk. Di saat musim tanam, petani diberi bantuan benih dan pupuk maka program dianggap telah terealisasi, bahkan bantuan itu tiba ketika petani telah menanam. Setiap di lakasanakan Posyandu; balita dan anak-anak diberi makanan tambahan dan vitamin itu bukti pemerintah peduli pada persoalan gizi buruk.

Berapa tahun lagi kita tetap memakai cara dan pendekatan pembangunan seperti itu? Saya ragu!  Realita pembangunan pariwisata belum memberi dampak manfaat kepada masyarakat, terutama mencegah  meningkatnya angka gizi buruk di kawasan pengembangan pariwisata.  Situasi kontradiktif yang dijumpai adalah masyarakat makin teralienasi oleh bemerlapnya pariwisata di kampungnya sendiri.

×
Berita Terbaru Update